BERITA

MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau Dr. Ernes Silvanus SPi MM mengungkapkan, dari seluruh kegiatan Forum Group of Discussion (FGD) dalam kegiatan forum konsultasi publik dalam menyusun RPJMD tahun 2016-2021 ini dibagi dalam enam bidang.

Namun demikian, dari 12 item misi Pemkab Malinau ini memang tidak menyinggung tentang kecamatan. Tapi, di dalam RPJM, yang diangkat adalah masalah kewilayahan dan perbatasan. 

“Masalah kewilayahan ini secara otomatis yang punya adalah pihak kecamatan. Sedangkan yang punya batas adalah pihak kecamatan dan desa,” tegas Ernes Silvanus kepada media ini sebelum mempimpin rapat diskusi kelompok dengan camat di kabupaten Malinau di ruang rapat Bappeda, lantai II kantor Bupati  Malinau, Selasa (26/7) siang.

Ditegaskan Ernes, di tingkat kecamatan dituntut harus mampu mengindentifikasi semua masalah di tingkat desa. Setelah semua diketahui, setiap kecamatan mengangkat apa yang menjadi proritas utama dan kemudian ditetapkan menjadi program utama.

“Program itu, nantinya akan diarahkan kepada SKPD yang terkait seperti di bidang pertanian ini nantinya bisa diarahkan ke Disperindagkop, ke Dinas Pertanian maupun ke Dinas Pekerjaan Umum, tergantung kegiatannya nanti itu berhubungan dengan apa,” jelas mantan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau ini.

Artinya, sambung lulusan S-1 Perikanan ini, setelah para camat mampu mengindentifikasi potensi, masalah  dan bisa menentukan prioritas untuk dijadikan sebuah program.

Karena mereka yang punya wilayah dan tahu kondisi wilayah kecamatan adalah camat, maka camat harus mampu menjelaskan program utamanya mereka.

“Setelah mereka memprioritaskan, mereka akan menyusun kegiatan atau program ini dan akan diserahkan kepada SKPD teknis. Karena ini juga bagian dari tahapan untuk penyusunan RPJMD,” ungkap mantan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Malinau.

Sebab, kata Ernes Silvanus, sebelumnya sudah diserahkan blanko-blanko ke kecamatan yang harus diisi desa sesuai kondisi masalah dan wilayahnya sejak dua minggu lalu. Sehingga, dalam kegiatan ini, sifatnya hanya mempertegas saja terhadap hasil identifikasi para camat dan desa, apa yang menjadi prioritas mereka di wilayahnya. Indentifikasi itu menyangkut kemampuan kelembagaan, sumber daya alam, dan beberapa indikator lainnya. Kemudian, dilihat lagi mana yang menjadi  prioritas mereka dari semua potensi dan masalah yang ada di wilayahnya.

“Dari semua data itu, mereka juga bisa langsung memprioritaskan dalam penyelesaian masalah A sesuai potensinya dan bisa langsung mengarahkan atau mengadukan kepada SKPD terkait untuk menjadi sebuah program kerja dalam bentuk kegiatan,” tukasnya. (ida)

WIDAYAT/RADAR TARAKAN

sumber : Kaltara.prokal.co