BERITA

MALINAU-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang terhormat atas pendapat akhir semua fraksi yang dapat menerima dan mengesahkan Raperda tentang Pertanggung jawaban APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi perda tentang pertanggung jawaban APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (21/9) siang kemarin.

Terhadap beberapa catatan berupa saran dan masukan yang disampaikan dewan, Pemkab Malinau yang sampaikan Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Hendris Damus MSi memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai pemikiran yang telah disampaikan berupa koreksi, saran dan masukannya. “Semua itu akan menjadi perhatian dan menjadi bahan melakukan perbaikan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya,” ujar Plt Sekkab diatas podium paripurna kemarin.

Diaktakan Plt Sekkab, penyusunan dan pembahasan rancangan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2015 telah berjalan cukup lancar dan konsisten dalam rentan waktu dua bulan sejak penyampaian nota pengantaran sampai penetapan, kemarin. Hal ini tidak terlepas dari kesamaan pemahaman dan tujuan serta keras semua pihak, sehingga proses ini dapat diselesaikan dengan baik sampai pada kesepakatan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2015.

Hal ini juga sesuai prosedur dan mekanisme seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 13 tahun 2016 Pasal 305 bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban APBD tahun 2015. Yaitu telah melakukan evaluasi bersama pemerintah provinsi kalimantan utara yang dilaksanakan pada 01 Agustus 2016 yang lalu. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya tertuang dalam surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/Ev/K.7/2016 tentang evaluasi Raperda Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran  2015 dan rancangan peraturan Bupati Malinau tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015.

Adapun tujuan pelaksanaan evaluasi ini, menurut Hendris Damus agar terciptanya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan propinsi  dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan aparatur sebagai penyelenggaran pelayanan publik. Serta untuk meneliti sejauhmana APBD Kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan  umum dan peraturan yang lebih tinggi.