BERITA

MALINAU-Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) tahun ini masih cukup tinggi meski APBD anjlok drastis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Makson mengatakan, APBDes tahun ini berkisar pada angka Rp 800 juta hingga Rp 2,5 miliar.

“Jumlahnya bervariatif karena disesuaikan dengan kondisi desa, luas desa dan jumlah penduduk dan beberapa variabel lainnya,” terang makson, usai menjadi narasumber dalam acara Sapa SKPD yang dikelola Diskominfo, Kamis (16/03).

Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 dana yang teralokasikan ke desa berjumlah Rp 125 miliar, kemudian tahun 2013 sebesar Rp 132,6 miliar, 2014 sebesar Rp 155 miliar, 2015 sebesar Rp 204 miliar, 2016 sebesar Rp 204 miliar dan 2017 sebesar Rp 260,8 miliar.

Pada tahun 2016 dana sebesar itu bersumber dari APBD Perubahan sebesar Rp 127 miliar dan dari APBN sebesar Rp 77 miliar. Demikian juga tahun 2017 bersumber dari APBN sebesar Rp 97,8 miliar. “Detail gambaran keuangan dan realisasinya ada di Bagian Keuangan,” jelasnya.

Khusus pada tahun 2017, alokasi anggaran sebesar itu, juga mencakup anggaran untuk program RT Bersih yang sebesar Rp 260 juta untuk setiap RT dengan jumlah 378 RT. Total untuk program ini adalah sebesar Rp 98,28 miliar. Mulai tahun ini dana untuk program RT Bersih mulai digulirkan dan seluruh RT mulai melaksanakan program kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2016 lalu sebagai program/kegiatan tahun ini.

Terkait dengan kegiatan yang tercakup dalam APBDes, Makson memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut disusun dan ditetapkan oleh masyarakat melalui kegiatan musrenbang. Mulai dari tingkat RT hingga desa secara berjenjang.

Dalam penyusunan, ada petunjuk dan rambu sehingga kegiatan atau program yang diusilkan dan ditetapkan merupakan program kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan untuk memenuhi keinginan atau hasrat pihak-pihak tertentu.

“Kita berpikir positif. Mereka menyusun program berdasarkan juklak dan juknis. Ada rambu-rambunya sehingga kegiatan yang diputuskan adalah kegiatan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (wh/Koran Kaltara)

sumber: humas.malianu.go.id