BERITA

MALINAU - Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan kegiatan forum konsultasi publik dan diskusi kelompok penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang dipusatkan di ruang Laga Feratu, Lantai 3, kantor Bupati Malinau Selasa (26/7).

Kegiatan yang dibuka Plt Sekkab Malinau Drs. Hendris Damus MSi itu diikuti oleh seluruh SKPD, camat dan kepala desa dan bahkan ketua RT juga turut hadir.

Hendris Damus menjelaskan, dalam forum konsultasi publik atau focus discussion merupakan upaya untuk melihat secara benar terhadap program apa saja yang menjadi kebutuhan prioritas utama. Terutama, program-program yang dinilai memberikan dukungan utama terhadap visi dan misi Pemkab Malinau yang berjalan saat ini.

Jika dikaitkan dengan arahan Presiden Ir. H. Joko Widodo tentang anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program.

Dari penekanan Presiden Jokowi, money follow function berubah menjadi  money follow program, maka konsultasi publik ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. “Sebab, dari hasil konsultasi publik ini akan menggambarkan draft rancangan RPJMD Kabupaten Malinau yang nantinya akan dibahas bersama,” terangnya usai membuka forum konsultasi publik dan diskusi kelompok penyusunan RPJMD 2016-2021.

Saat ini, lanjut Damus, memang masih dalam batas pembahasan di forum konsultasi publik yang dimotori Bappeda Malinau, dan hasil dari rancangan RPJMD ini nantinya akan dikonsultasikan lagi dan disinergikan dengan RPJM nasional.

Harapannya, apa yang dituangkan dalam RPJMD itu benar-benar  program yang memang riel dan fokus serta bisa dipertanggungjawabkan nantinya.

“Jadi, tidak lagi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada. Tetapi apakah fungsi-fungsi yang ada itu memang betul-betul ada program yang menyentuh masyarakat dan sesuai visi misi pemerintah daerah,” ungkapnya.

Lanjut Plt Sekkab, dari 3 program unggulan utama yakni program beras daerah, RT bersih dan wajib belajar 16 tahun dari total 16 program ditetapkan Pemkab Malinau. Dirinya berharap, dalam menentukan suatu program itu juga tidak terlepas dari kinerja dari data yang ada seluruh SKPD.

Sebab, dari data yang ada merupakan gambaran umum kinerja, yang terkadang data itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja.

“Padahal, dari data itu bisa diketahui dan dibaca siapa diri kita ini dan apa yang sudah kita lakukan,” tegasnya.

Setelah pembahasan fokus diskusi konsultasi publik ini, maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan masing-masing bidang seperti bidang infrastruktur, bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bidang ekonomi dan kewilayahan. Tahapan akhir dari seluruh rangkaian  program ini adalah berbentuk kegiatan-kegiatan melalui setiap SKPD yang dibebankan dalam anggaran APBD Malinau.

“Kalau ada program-program yang melenceng dari RPJMD dan RPJM nasional, itu bukan menjadi prioritas,” tukasnya. (ida)

WIDAYAT/RADAR TARAKAN

sumber : Kaltara.prokal.co